Cara Daftar Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan

 

PT Rifan - Secara resmi Pemerintah akan mulai menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP pada 2022.

Perlu digarisbawahi, ada tata cara pendaftaran peserta JKP yang harus dilakukan oleh masyarakat yang ingin bergabung dalam program ini.

Sebelumnya kabar ini telah disampaikan oleh Kemenko PMK. Lebih tepatnya program JPK akan dimulai pada Februari 2021.

Baca Juga :

• PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
• PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA SURABAYA | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
• RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
• PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
• RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
• RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
• RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
• PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
• PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
• RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
• PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
• PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
• PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
• PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
• RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat.

“Untuk tahun 2022, mulai bulan Februari 2022, pemerintah akan berikan Jaminan Kehilangan Pekerjan bagi peserta jaminan sosial,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Senin (29/11/2021).

Menurut informasi dari website BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jaminan tersebut bisa berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, hingga pelatihan kerja.

Sementara itu, adanya program yang telah Pemerintah buat ini tentunya memiliki tujuan. Adapun tujuan dari JKP adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan.

Dengan begitu, pekerja atau buruh dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadinya risiko akibat PHK seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali.

Lantas apa itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan?
Di samping itu, layaknya program Pemerintah lain, JKP pun memiliki beberapa syarat bagi masyarakat yang ingin mengikuti. Program ini hanya diperuntukkan bagi penerima upah, seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik yang telah memenuhi kriteria.

Adapun kriterianya antara lain:

- WNI
- Belum mencapai usia 54 tahun
- Pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)
- Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)
- Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan

Tata Cara Pendaftaran
Setelah mengetahui syaratnya, bagi masyarakat yang sudah memenuhi kriteria tersebut bisa langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti progam JKP ini.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, ada 2 tata cara pendaftaran bagi peserta JKP. Kedua tata cara tersebut untuk peserta existing dan baru.

Lebih lanjut, simak tata cara pendaftaran peserta JKP seperti dikutip dari akun Instagram @kemnaker.

Peserta existing
Untuk peserta existing, perusahaan atau pemberi kerja diwajibkan memberikan data hubungan kerja dengan pekerjanya terkait status hubungan kerja pekerjanya.

Bagi yang belum tahu, data hubungan kerja yang dimakdu itu berupa:

1. Nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja bagi pekerja PKWT.
2. Nomor dan/atau tanggal mulai perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi pekerja PKWT.

Peserta Baru
Sementara bagi peserta baru, perlu mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Formulir pendaftaran tersebut memuat informasi yang harus diisi oleh calon peserta.

Adapun informasi yang perlu diisi tersebut antara lain terkait:

1. Nama perusahaan
2. Nama pekerja/buruh
3. Nomor induk kependudukan
4. Tanggal lahir pekerja/buruh
5. Nomor dan atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja, bagi pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT, atau nomor; dan/atau
6. Tanggal mulainya perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT.

Sebagai informasi, seluruhnya tentu sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dalam hal ini, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. PT Rifan.

Sumber : Liputan 6